Kejaksaan Negeri Bireuen (Kejari Bireuen) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati Aceh) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak diantara 04° 54' 00” - 05° 21' 00” LU dan 96° 20' 00” - 97° 21' 00” BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,32 Km² (179.632 Ha), dengan ketinggian 0 - 2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 Km2atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya 16,91 Km2, kantor Kejari Bireuen terletak di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,  Pelayanan hukum terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat  wilayah Kabupaten Bireuen menjadikan Kejaksaan Negeri Bireuen  berupaya selalu menjaga stabilitas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

 

Institusi Kejaksaan di dalam kerangka melaksanakan penegakkan hukum bersama institusi dan masyarakat terkait tidaklah berarti apa-apa tanpa adanya pemahaman dan kebersamaan semua pihak. Maka rekam jejak dari kegiatan Kejaksaan Bireuen  didalam mengabdikan tugas-tugasnya telah mengukir berbagai kegiatan yang merupakan prestasi keberhasilan maupun, rekaman beberapa peristiwa yang mewarnai munculnya berbagai persoalan yang melemahkan kredibilitas Institusi Kejaksaan, sehingga masih dirasakan belum dapat memuaskan semua pihak dengan segala kelebihan dan keterbatasan, hal tersebut senantiasa dipergunakan untuk introspeksi dan mawas diri bagi pengabdian jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Bireuen.

 

Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu-rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut pada periode tahun 2019 harus dicapai oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bireuen secara optimal. 

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( clean governance dan good governance )

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.  Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan maupun terhadap sarana dan prasarana pendukung.

Peningkatan sumber daya manusia yang profesionalisme merupakan hal yang sangat Strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai Condio Sine Qua Non dalam organisasi karena impact nya yang signifikan dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas yang dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Kinerja yang profesionalisme seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mempunyai nilai-nilai strategis yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Ukuran profesi berarti bekerja menurut aturan dan ketentuan yang telah ditentukan tanpa neko-neko atau mencederai korps yang berdampak pada kredibilitas institusi, Contoh sederhana adalah dalam pelayanan publik bagaimana sikap seorang Jaksa melayani masyarakat dengan baik dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan (persidangan). Seorang saksi yang dipanggil pada jam 10.00 Wib, namun Jaksa yang menyidangkan perkara justru datang pada jam 12.00 Wib, dengan alasan ada tugas lain. Apapun alasannya hal tersebut telah mencederai masyarakat dan kredibilitas Institusi.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Bireuen dengan  mengacu pada visi dan misi Kejaksaan Tinggi Aceh yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  telah menetapkana Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI DAN MISI

Kejaksaan Negeri Bireuen dengan mengacu pada visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Aceh serta diselaraskan dengan visi dan misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI

 Terwujudnya aparatur yang profesional memiliki integritas moral dalam penegakan dan pelayanan hukum.

MISI

  1. Peningkatan Profesionalisme dan moral Aparatur melalui perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku;
  2. Peningkatan sarana dan prasarana;
  3. Tepat dan cepatnya penyelesaian penanganan Perkara;
  4. Terselesaikannya tunggakan penanganan perkara;
  5. Meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial;
  6. Meningkatkan penyuluhan dan penerangan hukum;
  7. Terselesaikannya bantuan hukum.

MOTTO :

” PRIMA DAN TERPERCAYA DALAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM ”